SURABAYA, potretnusantara.web.id – Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk keluar dari ketergantungan anggaran transfer pusat kian nyata. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, mulai melirik obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan inovatif guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Bupati Gatut Sunu dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang digelar di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (5/2). Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Pj. Sekda Tulungagung Soeroto, S.Sos., M.M.
Sarasehan ini menghadirkan sejumlah tokoh strategis nasional dan daerah, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Ketua Badan Anggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng. Forum tersebut mengangkat tema strategis,“Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan dan Instrumen Investasi Publik.
”Dalam forum tersebut dibahas peluang pemerintah daerah memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan pembangunan, khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik yang membutuhkan pembiayaan besar dan berkelanjutan.
Bupati Gatut Sunu menilai, dinamika fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan inovatif dalam mengelola pembiayaan pembangunan.
Menurutnya, obligasi daerah bukan sekadar instrumen pinjaman, tetapi juga sarana membangun kepercayaan publik.“Kami ingin pembangunan Tulungagung tidak hanya bergantung pada APBD dan dana pusat. Obligasi daerah adalah opsi pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Bupati Gatut Sunu.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa skema obligasi daerah membuka peluang keterlibatan masyarakat sebagai investor. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga bagian dari proses pembiayaannya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor keuangan, Bupati berharap hambatan pendanaan proyek strategis dapat diminimalisasi.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Tulungagung siap melangkah menuju kemandirian fiskal dan pembangunan yang lebih progresif.
Penulis : Redaksi
Editor : Admin
