TULUNGAGUNG, pitretnusantara.web.id – Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkarakter. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6/2026).
Mengusung tema “Suara Perempuan, Anak, dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”, kegiatan ini menjadi forum strategis bagi kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta usulan pembangunan yang diharapkan dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Yohanes Bagus Kuncoro, menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif harus memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan. Menurutnya, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga harus dilibatkan sebagai pelaku dan subjek pembangunan.
“Melalui Muspadi ini, kami ingin memastikan bahwa suara kelompok rentan dapat didengar dan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan. Kebijakan yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan nyata yang mereka hadapi,” ujar Yohanes.
Ia menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, keterbatasan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas, belum optimalnya implementasi pendidikan inklusif, serta rendahnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan dan pengambilan keputusan.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Tulungagung, masih terdapat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan penanganan serius. Selain itu, sekitar 34 ribu penyandang disabilitas di Tulungagung membutuhkan dukungan yang lebih optimal dalam pemenuhan hak-hak mereka, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, maupun aksesibilitas layanan publik.
Yohanes menambahkan, Muspadi 2026 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan berbagai aspirasi yang muncul dari masyarakat dapat terakomodasi secara lebih komprehensif dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kami berharap forum ini menghasilkan rekomendasi yang konkret dan implementatif sehingga pembangunan di Kabupaten Tulungagung benar-benar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.
“Pembangunan yang berkeadilan adalah pembangunan yang memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal. Semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, dan menikmati hasil pembangunan,” tegas Ahmad Baharudin.
Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis sebagai pilar pembangunan daerah, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, berbagai tantangan masih harus dihadapi, mulai dari kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, Ahmad Baharudin juga mengajak seluruh pihak untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Ia menilai setiap individu memiliki potensi dan kemampuan yang dapat berkontribusi bagi kemajuan daerah apabila diberikan kesempatan yang setara.
“Jangan ada lagi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
Mereka memiliki hak, kesempatan, dan potensi yang sama untuk berkembang serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Melalui Muspadi 2026, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, organisasi perempuan, Forum Anak, komunitas disabilitas, akademisi, dunia usaha, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penulis: Redaksi
Editor: Admin
