TULUNGAGUNG, potretnusantara.web,id – Di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih pasca kasus hukum yang menjerat pimpinan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, dihadapkan pada tantangan besar dalam menata kembali stabilitas birokrasi.
Ia secara terbuka mengakui bahwa kondisi psikologis Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung saat ini tidak dalam situasi ideal. Rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut telah meninggalkan dampak yang cukup dalam, bahkan memunculkan rasa trauma di kalangan pegawai.
“Situasi ini membuat teman-teman ASN menjadi sangat berhati-hati. Di satu sisi itu baik, tetapi kalau berlebihan justru bisa menghambat inovasi,” ujar Baharudin, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, kehati-hatian yang berujung pada rasa takut mengambil keputusan berpotensi memperlambat jalannya program pembangunan. Padahal, dalam kondisi saat ini, pemerintah daerah dituntut tetap bergerak cepat dan responsif.
Dorong Pendampingan Hukum untuk ASN
Sebagai langkah awal, Baharudin berencana memperkuat koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) serta Bagian Hukum. Salah satu upaya yang disiapkan adalah memberikan pendampingan hukum bagi ASN yang terseret dalam proses pemeriksaan terkait kasus yang menjerat mantan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memulihkan kepercayaan diri para ASN dalam menjalankan tugasnya.
Di sisi lain, Baharudin juga menyoroti fenomena berulangnya kasus korupsi di Tulungagung yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya, termasuk pada masa kepemimpinan sebelumnya. Ia menegaskan komitmennya untuk memutus rantai tersebut.
“Kita ingin ini menjadi yang terakhir. Perlu komunikasi dan komitmen bersama agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Fokus Jaga Stabilitas Pemerintahan
Dalam masa transisi kepemimpinan ini, Baharudin memastikan bahwa prioritas utamanya adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.
Ia juga berencana segera mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Penunjukan dirinya sebagai Plt Bupati, lanjut Baharudin, merupakan bagian dari mekanisme administratif berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Karena itu, ia menegaskan tidak akan ada perubahan pada kebijakan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Program tetap berjalan sesuai rencana. APBD tidak berubah karena kewenangan Plt memang terbatas,” jelasnya.
Meski begitu, ia tidak menampik bahwa posisi yang diembannya saat ini penuh tantangan, mengingat dirinya harus melanjutkan roda pemerintahan di tengah tahun anggaran tanpa terlibat dalam tahap perencanaan awal.
“Kondisinya memang tidak mudah, tapi harus tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (RED)
